Jakarta -Mulai 1 Januari 2015, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana menghapus bahan bakar minyak (BBM) subsidi di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta.
Rencana ini menimbulkan kontroversi di kalangan pengusaha dan masyarakat. Sebagian menolak, namun sebagian lain justru mendukung. Seperti warga Jakarta bernama Disti yang ditemui detikFinance usai mengisi BBM di SPBU Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (9/8/2014).
Saya sih dukung. Dukung banget malah. Tapi jangan omong doang. Harus realisasi yang bener. Dari kemarin-kemarin nggak jadi terus soalnya," kata Disti.
Disiti mengaku, dirinya sudah 1 tahun belakangan ini tidak lagi menggunakan BBM subsidi untuk kendaraan sepeda motornya.
"Ini bukan gaya-gayaan tapi memang ingin mulai membiasakan diri pakai non subsidi supaya nggak kaget nanti kalau BBM non subsidinya sudah hilang beneran," tuturnya.
Sama halnya dengan Disti, Hendra yang mengaku tinggal di kawasan Kwitang Jakarta Pusat mengatakan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini perlu mendapat dukungan.
"Malah kalau bisa di kota lainnya bisa ikut juga (hapus BBM subsidi)," sambung dia.
Namun demikian, tambahnya, upaya ini harus dibarengi dengan perbaikan kualitas pelayanan. Selain itu, menurut Hendra juga harus dibarengi dengan perbaikan infrastruktur di ibukota ini.
"Tapi saya belum tahu, kalau BBM subsidi gak ada lagi. Nantinya uang subsidi itu masuknya ke mana? Kalau ke Pemprov berartikan bisa buat bikin infrastruktur. Tapi kalau masuknya ke Pertamina lagi, ya sama saja," pungkasnya.
(ang/ang)Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
